Facebook RSS Feed

JENIS-JENIS BADAN USAHA (BU)

Mungkin kamu pernah membaca artikel di koran-koran atau melihat langsung pada papan-papan perusahaan yang bertuliskan Perusahaan Perorangan (Po); Firma (Fa), CV, PT, Koperasi, PT-Persero, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Daerah. Berbagai jenis badan usaha tersebut memang memiliki ciri-ciri yang berbeda.
Apabila dilihat dari pemilik modalnya, Po, Fa, CV, PT, dan Koperasi merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh orang-orang atau masyarakat yang biasa disebut swasta. Oleh karena itu, kelompok badan usaha ini disebut  Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).  Sementara itu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Daerah, seluruh modalnya modalnya dimiliki oleh pemerintah/negara. Oleh karena itu kelompok badan usaha ini disebut  Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun PT-Persero yang sebagian modalnya milik pmerintah/negara dan sebagian lagi dimiliki oleh masyarakat swasta dapat dikelompokkan sebagai Badan Usaha Campuran. Dengan demikian, berdasarkan pemilik modalnya, kita mengenal tia jenis badan usaha, yaitu BUMS, BUMN, dan BU Campuran.
Badan usaha juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk hukum (tanggung jawab pemiliknya atas utang-utang perusahaan). Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penggolongan BU ini, kamu perlu memahami makna tanggung jawab tersebut.
Ada dua macam tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan, yaitu tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab tak terbatas. Apabila pemilik hanya bertanggung jawab atas utang perusahaan sebatas modal yang ditanam dalam perusahaan, maka pemilik tersebut dikatakan memiliki  tangung jawab terbatas.
Dalam hal ini, apabla badan usaha bangkrut dan masih punya utang, maka pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanam dalam badan usaha.  Apabila kekayaan prive pemilik yang ada di rumah juga ikut bertanggung-jawab atas utang-utang badan usaha, maka pemilik tersebut dikatakan memiliki  tanggung jawab tak terbatas. Dalam hal ini apabila badan usaha bangkrut dan masih punya utang, maka kekayaan pribadi pemilik yang ada di rumah bisa dituntut untuk membayar utang perusahaan.
Misalnya:
Pak  Rudi memiliki kekayaan prive dalam bentuk  tanah, rumah, perhiasan dan barang-barang lain, serta uang yang seluruhnya bernilai Rp 500.000.000,-Sebagian kekayaannya itu ditanamkan pada  badan usaha “X”, yaitu sebesar Rp 50.000.00,-. Apabila Pak Rudi memiliki tanggung jawab terbatas, maka jika perusahaan “X” tersebut bangkrut dan masih memiliki utang pada pihak ke tiga, Pak Rudi hanya bertanggung jawab sebesar Rp 50.000.000,- saja, yaitu jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan “X” tersebut.
Tetapi apabila Pak Rudi memiliki tangung jawab tak terbatas, ia akan bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan “X” sampai kekayaan pribadinya yang sebesar Rp 500.000.000,- tersebut. Jadi apabila seseorang memiliki tanggung jawab terbatas, secara hukum ada batas yang tegas antara kekayaan pribadi yang ada di rumah dan kekayaan yang ditanamkannya dalam badan usaha. Sementara itu, apabila seseorang memiliki tanggung jawab tak terbatas, berarti secara hukum  tidak ada batas yang tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan yang ditanamkannya dalam perusahaan.
Berdasarkan tanggung jawab pemiliknya itulah, badan usaha dikelompokkan menjadi tiga,  yaitu:

a. Badan usaha yang seluruh pemiliknya bertanggung-jawab tak terbatas, misalnya: Perusahaan Perorangan (Po), dan Persekutuan Firma (Fa)
b. Badan usaha yang seluruh pemiliknya bertanggung-jawab terbatas, misalnya: Perseroan Terbatas (PT),  PT Persero dan Koperasi.
c. Badan usaha yang sebagian pemiliknya bertanggung-jawab terbatas dan sebagaian lagi bertanggung-jawab tak terbatas, misalnya: Persekutuan Komanditer (Commanditer Vennootschap) yang disingkat CV.
Berikut akan kita bahas ciri-ciri dari masing-masing bentuk badan usaha di atas.


1.   Perusahaan Perorangan (Po)
Apabila kamu mengamati perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam masyarakat, kamu akan menemukan banyak perusahaan, baik pertokoan, salon, perbengkelan, kerajinan/industri rumah tangga, maupun bentuk perusahaan lain, yang dikelola oleh perseorangan. Pemilik perusahaan itu biasanya satu orang (perorangan) yang sekaligus sebagai pengusahanya. Terhadap perusahaan itu, pemiliknya  bertanggung jawab tak terbatas. Badan usaha yang mengelola perusahaan itu disebut  Badan Usaha Perorangan, yang oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan PerusahaanPerorangan (Po).
Perusahaan Perorangan ini ada yang didaftarkan pada kantor dinas perekonomian pemerintah daerah setempat, sehingga memperoleh status “terdaftar” (formal). Perusahaan yang terdaftar akan memiliki nomer registrasi. Coba perhatikan papan-papan perusahaan perorangan yang ada di sekitarmu! Perusahaan-perusahaan seperti: usaha angkutan, salon, bengkel, toko, kios, warung, industri kerajinan rumah tangga, studio photo, dan usaha photo copy, biasanya berbentuk Perusahaan Perorangan. Apabila perusahaan-perusahaan itu memasang papan nama, bagi Perusahaan Perorangan yang terdaftar pasti mencantumkan nomer registrasinya. Bagi yang belum terdaftar, tentu tidak ada nomer regestrasinya.
Po yang tidak terdaftar sering disebut usaha informal, sedangkan yang terdaftar disebut usaha formal. Perusahaan yang formal memiliki keuntungan antara lain, bisa memperoleh bantuan fasilitas dari pemerintah, bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank,  dan juga lebih berpeluang untuk mengembangkan usahanya.

2.  Persekutuan Firma (Fa)
Apabila suatu badan usaha dimiliki oleh lebih dari satu orang, dan semua pemiliknya bertanggung-jawab tak terbatas atas utang-utang badan usaha, maka badan usaha itu biasa disebut Firma (Fa).  Para pemilik Firma biasanya orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat, misalnya satu keluarga atau famili. Hal ini disebabkan para pemilk Firma harus bertanggung jawab tak terbatas terhadap Firma.
Oleh karena pemiliknya labih dari satu orang, maka untuk mendirikan Fa harus dengan akte notaris, kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Setelah itu didaftarkan pada kantor dinas perekonomian daerah setempat untuk mendapatkan nomer registrasi seperti halnya pada Po. Dengan demikian, secara hukum perjanjian persekutuan antar pemiliknya akan menjadi lebih kuat (terpercaya).

3.  Persekutuan Komanditer(CV)
Hampir sama dengan Fa adalah Persekutuan Komanditer (Commanditer Vennootschap) yang dikenal dengan singkatan CV. Di dalam CV, sebagian pemiliknya bertanggung jawab tak terbatas, dan sebagian lagi bertanggung jawab terbatas atas utang-utang CV. Dengan demikian di dalam CV ada dua kelompok pemilik , yaitu: (1) kelompok yang memiliki tanggung jawab tak terbatas yang kemudian disebut sebagaisekutu aktif (sekutu pengusaha); dan (2) kelompok yang memiliki tanggung jawab terbatas yang disebut sebagai sekutu diam (sekutu komanditer). Para sekutu aktif mempunyai wewenang untuk mengelola atau memimpin jalannya perusahaan, sedangkan sekutu diam tidak memiliki wewenang tersebut. Proses pendirian CV ini pada dasarnya sama dengan  pendirian Firma.

4.  Perseroan Terbatas (PT)
Apabila kamu mengamati dunia perusahaan yang ada  di sekitarmu, hampir semua perusahaan yang besar, bentuk badan-usahanya adalah PT (Perseroan Terbatas). Di dalam PT seluruh pemiliknya mempunyai tanggung jawab terbatas, dan modalnya terbagi atas saham-saham. (Saham adalah surat tanda bukti menanamkan sejumlah modal pada badan usaha yang mengeluarkan surat saham tersebut). Pada umumnya PT dimiliki oleh beberapa atau banyak orang.
PT harus didirikan dengan akte pendirian yang disahkan oleh notaris. Kemudian akte tersebut diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman, PT tersebut harus didaftarkan pada pengadilan negeri, dan kemudian diumumkan dalam berita negara. Berbeda dengan Po, Firma, dan CV yang status hukumnya hanya „terdaftar”,  PT yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman memiliki satus badan hukum.
Apabila pemilik PT menghendaki pemegang-sahamnya terbatas pada orang-orang tertentu saja, maka PT tersebut bisa mengeluarkan saham yang  jenisnya  “saham atas nama”, sehingga saham tersebut tidak bisa diperjual-belikan secara umum. PT yang demikian ini biasanya disebut PT Tertutup.
Tetapi apabila pemilik PT menghendaki pemegang-sahamnya masyarakat umum (siapa saja bisa memiliki sahamnya), PT tersebut bisa mengeluarkan saham yang jenisnya “saham atas unjuk”, sehingga saham tersebut bisa diperjual-belikan secara bebas kepada masyarakat umum. PT yang demikian ini biasanya disebut   PT Terbuka (PTtbk}. Jenis PT inilah yang biasanya menjual sahamnya di pasar modal (bursa efek).
Di dalam organisasi PT, kekuasaan tertinggi beada di tangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan umum dalam PT ditentukan oleh RUPS. Kebijakan-kebijakan umum itu kemudian dilaksanakan oleh pengelola PT yang disebut Dewan Direksi. Agar pengelolaan organisasi PT yang ditangani oleh Dewan Direksi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, maka diperlukan pengawasan atau pengendalian. Pengawasan/pengendalian ini dilakukan oleh suatu badan yang disebut Dewan Komisaris. Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS. Oleh karena itu, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

5.  Koperasi
a.  Pengertian Koperasi
Salah satu bentuk badan usaha yang banyak terdapat di kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah koperasi. Kamu mungkin juga sering menemui bentuk badan usaha ini, setidaknya “koperasi siswa” di sekolahmu, atau Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah kecamatanmu. Coba kamu amati bagaimana keanggotaannya, dan pengelolaan usahanya! Kamu akan mendapati ciri-ciri koperasi yang berbeda dengan badan-badan usaha swasta yang lain.
Di dalam koperasi kamu akan melihat adanya kumpulan orang-orang dan modal, namun yang lebih diutamakan adalah kumpulan orang-orangnya. Orang-orang yang berkumpul ini memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Mereka melaksanakan suatu usaha (kegiatan ekonomi) yang dikelola secara kekeluargaan atau kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Itulah ciri-ciri suatu organisasi koperasi.
Berdasarkan UU  No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi  diartikan sebagai badanusaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Prinsip koperasi dan asas kekeluargaan  inilah yang selanjutnya akan mewarnai gerakan koperasi, dan membedakannya dengan badan usaha swasta yang lain. Secara umum, perbedaan koperasi dengan badan usaha swasta yang lain adalah sebagai berikut.

b.  Organisasi Koperasi
Untuk mendirikan organisasi koperasi, pendiri yang sekurang-kurangnya 20 orang harus menyusun akte pendirian. Akte pendirian ini tidak perlu disahkan oleh notaris, tetapi langsung dikirimkan kepada Menteri Koperasi melalui kantor dinas koperasi di wilayah berdirinya koperasi tersebut. Apabila memenuhi persyaratan, maka badan hukum koperasi akan diberikan oleh Menteri Koperasi. Badan Hukum koperasi dinyatakan sah setelah akte pendirian koperasi  ditanda-tangan oleh Menteri Koperasi.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur, yaitu: Rapat Anggota (RA), Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Sementara itu pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh RA  dalam organisasi dan manajemen koperasi.
Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut biasanya pengurus dibantu oleh karyawan yang telah terorganisasi. Selanjutnya pengawas bertugas untuk mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pengurus. Hubungan tata kerja antar ketiga unsur organisasi koperasi tersebut dapat digambarkan dalam struktur organisasi seperti Gambar menggambarkan struktur organisasi koperasi yang memiliki tiga unit usaha, yaitu unit usaha pertokoan, perkreditan, dan wartel. Banyaknya unit usaha pada koperasi yang satu dengan koperasi yang lain bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan koperasi masing-masing. Apabila koperasi hanya memiliki satu unit usaha saja, koperasi itu disebut sebagai koperasi singlepurpose, danapabila memiliki lebih dari satu unit usaha disebut koperasimultipurpose (serba usaha).

c.  Permodalan Koperasi
Sumber modal koperasi dapat berasal dari dalam koperasi sendiri yang merupakan “modal sendiri”, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, Sisa Hasil Usaha SHU) yang disisihkan, dan hibah (sumbangan). Selain itu juga bisa berasal dari luar koperasi yang merupakan “modal utang”, seperti simpanan sukarela dan pinjaman dari pihak luar yang koperasi.
Simpanan Pokok merupakan simpanan anggota yang dibayar sekali pada saat   tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu.
masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya sama untuk setiap anggota. Simpanan wajib merupakan simpanan anggota yang dibayar secara rutin tiap periode waktu tertentu (bisa mingguan, bulanan, atau tri-wulanan). Simpanan Pokok dan Wajib bisa diambil kembali hanya pada saat anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Simpanan Sukarela merupakan simpanan anggota maupun bukan anggota, dan sifatnya seperti
d.  Jenis-jenis Koperasi
Banyak jenis koperasi bisa kalian temukan dalam masyarakat. Dari banyak koperasi tersebut dapat digolong-golongkan berdasarkan jenis usahanya. Coba kalian amati jenis-jenis koperasi yang pernah kalian lihat !
1)  Koperasi Simpan-Pinjam (Koperasi Perkreditan)
Dikatakan sebagai koperasi simpan-pinjam apabila koperasi tersebut hanya memiliki dan mengelola unit usaha usaha simpan-pinjam (perkreditan) saja.
 2) Koperasi Pertokoan (Koperasi Konsumsi)
Apabila koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha pertokoan saja  untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota dan masyarakat, maka koperasi ini disebut “koperasi konsumsi”.
3) Koperasi Produksi
Apabila koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha produksi (mengolah bahan menjadi bahan/barang lain) hingga menghasilkan barang, maka koperasi ini disebut “koperasi produksi”.
4)  Koperasi Jasa
Apabila koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha pelayanan jasa saja, maka koperasi ini disebut “koperasi jasa”. Koperasi Jasa yang banyak terdapat dalam masyarakat biasanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan.
5)  Koperasi pemasaran
Koperasi ini kegiatannya mengelola pemasaran produk dari para anggotanya (polling). Dengan kata lain, koperasi ini hanya sebagai penyalur produk dari para pengusaha yang menjadi anggotanya kepada pembeli produk tersebut.
Biasanya dalam masyarakat terjadi penggabungan beberapa unit usaha dalam satu koperasi, sehingga koperasinya disebut sebagai “koperasi serba usaha “ atau “koperasi multipurpose”.
Di samping jenis-jenis koperasi di atas, kamu juga bisa mengenal jenis koperasi lain yang biasanya berjenis koperasi serba usaha, yaitu  “Koperasi Unit Desa”  (KUD).  Jenis koperasi ini biasanya berada di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Oleh karena itu, unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh KUD biasanya berkaitan dengan layanan pertanian.  Meskipun demikian, KUD juga bisa mengembangkan unit-unit usaha yang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan anggotanya.

Di samping keenam BUMS di atas, berikut juga akan kita bahas jenis-jenis BUMN beserta cir-cirinya.Mungkin kamu pernah membaca di koran atau di papan-papan perusahaan yang terpampang di pinggir jalan tulisan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan PT-Persero (Perusahaan Perseroan). Ketiga istilah perusahaan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1969. Perjan, Perum, dan PT-Persero merupakan tiga jenis BUMN yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara.
Sampai saat ini, ketiga jenis BUMN tersebut masih ada. Mungkin di tempat tinggalmu masih ada Perum Perhutani, Perum Kereta Api (PERUMKA), atau Perum Pegadaian. Kalau kalian tinggal di kota, mungkin kalian membaca PT Persero “BNI’46", PT Persero “GIA”, atau PT-Persero yang lain. Sementara itu, Perjan sudah sulit kita temui. Dalam perkembangannya, Perjan memang cenderung dihapus, diganti dengan Perum atau PT-Persero. Oleh karena itu BUMN yang ada di masyarakat pada umumnya berbentuk Perum atau PT-Persero. 

1.   Perusahaan Jawatan (Perjan) 
Perusahaan negara ada yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disalurkan melalui suatu departemen tertentu. Negara bertanggung-jawab penuh atas utang-utang dan pengelolaan perusahaan tersebut. Usahanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
Oleh karena itu, perusahaan ini tidak semata-mata mencari keuntungan (laba). Bentuk perusahaan negara yang demikian ini dikategorikan sebagai Perusahaan Jawatan yang disingkat  “Perjan”.
Kekayaan perjan merupakan kekayaan negara yang dilimpahkan pada departemen yang bersangkutan.  Jika terjadi kerugian, untuk menutup kerugian dan untuk penambahan modalnya bisa disuplai (dianggarkan) dari APBN melalui departemen yang bersangkutan. Oleh karena kerugiannya selalu ditanggung oleh pemerintah, maka pengelolaan perjan cenderung tidak eļ¬sien, sehingga selalu merugi. Akibatnya, sejak tahun 1998 bentuk perusahaan negara ini cenderung tidak diselenggarakan lagi oleh pemerintah. Banyak perjan yang kemudian diubah bentuknya menjadi perum maupun PT-Persero, misalnya: Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian; Perjan Kereta Api diubah menjadi Perum Kereta Api (PERUMKA) dan PT Kereta Api Indonesia; Perjan Kehutanan diubah menjadi Perum Perhutani.

2.  Perusahaan Umum (Perum)
Bentuk perusahaan negara lain yang seluruh kekayaannya juga murni  milik negara adalah Perusahaan Umum (Perum). 
Seluruh  modal Perum dimiliki oleh pemerintah/negara, dan bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui kementerian khusus BUMN.  Dengan kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pemiliknya (negara), maka Perum memiliki status badan hukum.
Sifat usaha Perum adalah public utility   (pelayanan jasa yang memberikan kegunaan vital bagi masyarakat), baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tujuannya memupuk keuntungan (laba). Contohnya: Perum POS dan GIRO, Perum Kereta Api (PERUMKA), dan Perum PLN, dan Perum Pegadaian.
Perum dipimpin oleh suatu direksi yang diangkat oleh Menteri BUMN, dan direksi tersebut bertanggung-jawab kepada Menteri yang mengangkatnya. Adapun pengawasan terhadap manajemen perum dilakukan oleh “Dewan Pengawas” yang diangkat oleh Menteri yang bersangkutan. Pegawainya berstatus pegawai perum yang diatur secara khusus, tidak sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena harus memupuk keuntungan, perum menuntut pengelolaan secara profesional.

3.  Perusahaan Daerah (PD)
Apabila di tingkat pemerintah pusat ada Perjan, Perum, dan PT Persero, maka di tingkat pemerintah daerah ada perusahaan milik pemerintah daerah yang biasa disebut  Perusahaan Daerah (PD).  Mungkin di daerah kalian juga ada perusahaan milik pemerintah daerah. Kalian pernah mengenal PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ? PDAM ini hampir ada selalu ada di setiap daerah.
Perusahaan Daerah ini bisa berbentuk seperti Perjan, Perum atau juga PT Persero. Hanya saja, pada Perusahaan Daerah yang terlibat adalah pemerintah daerah. Ketentuan-ketentuan dalam organisasi Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan daerah (perda). Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan pada Perusahaan Daerah tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan pada Perjan, Perum maupun  PT Persero.

4.  PT-Persero
Apabila kalian sering membaca koran atau mendengarkan berita nasional melalui radio dan TV, kalian akan menjumpai istilah “PT Persero”. PT Persero merupakan bentuk  perusahaan negara (BUMN) yang membuka kesempatan  bagi masyarakat swasta dalam/luar negeri untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut. PT Persero pada dasarnya sama dengan PT biasa, hanya saja sebagian besar modalnya (>50%) milik negara/pemerintah dan sebagan lagi (<50%) milik masyarakat swasta.
Status badan usahanya juga berbadan-hukum, dan di sini peran pemerintah hanya sebagai pemegang saham saja. Oleh karena itu pengorganisasian PT Persero tidak berbeda dengan PT biasa. Kekuasaan tertinggi juga berada di tangan RUPS, kepemimpinan organisasi dipegang oleh Dewan Direksi, dan pengawasannya berada di tangan Dewan Komisaris.PT Persero dapat beroperasi dalam layanan barang dan jasa pada bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang penting operasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan (laba), karena laba merupakan salah satu tujuan pokok dari PT Persero. Contoh PT Persero yang ada di Indonesia adalah PT Persero GIA, Pertamina, dan Bank Mandiri, BNI 1946. PT KAI (Kereta Api Indonesia), dan PT PELNI.

17.33 JENIS-JENIS BADAN USAHA (BU)

SMAN 1 Sidayu

Nama penulis : Fikri Hadi Rusdianto / Dion
Pekerjaan : Pelajar dan Menganggur
E-mail : dionfikri@rocketmail.com
Facebook : Fikri Hadi Rusdianto